Bagaimana penjelasan Kemendikbud Ristek?
BBC News Indonesia mewawancarai Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbud Ristek, Anton Rahmadi, pada Kamis (08/08).BBC News Indonesia mewawancarai Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbud Ristek, Anton Rahmadi, pada Kamis (08/08).
Menanggapi keluhan para penerima beasiswa BPI tentang pencairan dana hidup ini, Anton menyampaikan permohonan maafnya.
“[Pada] tanggal 19 Juni 2024, sistem monitoring perkembangan studi BPI terdampak akibat serangan ke Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo), sehingga sistem kami tidak dapat diakses dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Anton kepada BBC News Indonesia. Anton menyebut sistem pulih pada tanggal 8 Juli dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan internal BPPT dan mulai dapat diakses penerima beasiswa supaya mereka bisa melengkapi data yang kurang lengkap.
“Tanggal 15-25 Juli penerima beasiswa sudah dapat mengajukan laporan perkembangan studi sebagai dasar pencairan dana hidup bulanan. Kami berupaya penerima beasiswa segera menerima dana hidup bulanan secepatnya,” ujar Anton.
“Kami memulihkan sistem lebih visit here cepat dari target yang diberikan Pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Tentu saja proses pemulihan perlu melengkapi kembali data yang mismatch. Kami mengucapkan terima kasih kepada penerima beasiswa atas kerjasama dalam pemulihan data dimaksud.”Anton mengakui sistem yang digunakan BPPT sebagai server dan sistem pencairan keuangan LPDP berbeda. BPPT menempatkan servernya di PDNS sehingga terkena serangan siber. Adapun sistem pencairan keuangan di LPDP, sebut dia, tidak ikut terdampak serangan.
Anton menyebut BPI sudah mempunyai setidaknya 10.000 penerima beasiswa.
Menanggapi pertanyaan mengenai pengelolaan BPI, Anton mengatakan pihaknya “telah melakukan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan maksimal”.
“Termasuk menambah pegawai, melakukan koordinasi yang rutin dengan LPDP, berkomunikasi dengan penerima beasiswa, dan melakukan standarisasi service level agreement pengelolaan beasiswa,” sebutnya.
Anton tidak menanggapi pertanyaan BBC News Indonesia mengenai klaim para penerima beasiswa BPI yang menyebut pencairan dana hidup sudah sering telat sebelum peretasan PDN.
Apakah BPI cukup efisien dalam pengelolaannya?
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menyayangkan keluhan dari para peserta Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang dikelola Kemendikbud-Ristek.
Totok menyoroti BPI berbeda dengan LPDP yang menyediakan beasiswa untuk program pascasarjana. Menurut dia, jangkauan beasiswa BPI lebih luas cakupannya termasuk D4 dan S1 – sehingga lebih diperlukan untuk memperluas akses ke masyarakat.
“Perlu diperhatikan [bahwa] tujuan BPI ini sangat bagus. Bahkan guru honorer selama dia punya NUPTK [Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan] bisa mendapatkan beasiswa ini. Kalau LPDP tidak bisa,” ujar Totok kepada BBC News Indonesia pada Kamis (08/08).
Totok menduga cakupan kategori beasiswa BPI yang lebih luas ini membuat pengolahannya menjadi lebih kompleks. Selain itu, Totok mengeklaim kebanyakan penerima beasiswa berasal dari golongan menengah ke bawah.
“Kalau mereka enggak punya aset yang bisa dijual, bisa susah payah mereka menutup biayanya,” ujar Totok.
